Rantau Panjang-Ogan Ilir– Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) Rantau Panjang menggelar Sosialisasi Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir selama dua hari berturut-turut. Bertempat di Aula Gedung Raga Penyandingan, acara sosialisasi ini resmi dibuka langsung oleh Ketua Panwascam Rantau Panjang Herman Yahya pada hari ini, Selasa (15/10/2024).
Adapun tema di hari pertama Sosialisasi Pengawas Pemilih ini dengan Tajuk”Menjaga Netralitas ASN,TNI POLRI, Lurah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Netralitas Peran Awak Media Dalam Pemberitaan beserta Pentingnya Peran Masyarakat dalam Mengawasi Proses Pemilihan Secara Langsung pada Pilkada Serentak Tahun 2024″ di Kecamatan Rantau Panjang Kabupaten Ogan Ilir.
Dimana dalam Sosialisasi ini ada tiga materi yang akan disampaikan oleh tiga Nasumber. Materi pertama disampaikan Annahril, S, Ag. MSi. dengan Tema: Memastikan Proses Pemilihan berlangsung dengan lancar, transparan dan Demokratis.
Materi kedua disampaikan oleh Dr. Ahmad Sopyan. S, PD, I. MSi., dengan Tema: Penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye. Dan materi ketiga disampaikan Eva Yuliana, S.Pd.I, M. dengan Tema: Netralitas ASN, TNI POLRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Acara dihadiri Babinsa dari Koramil Tanjung Raja, Bhabinkamtibmas Polsek Rantau Panjang, Kapolpos Rantau Panjang, Panwascam Rantau Panjang beserta jajaran, Para PKD, Toko Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala SMA dan SMP Rantau Panjang, Pihak Kecamatan Rantau Panjang dan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Awak Media serta Narasumber Annahril S, Ag. MSi, Eva Yuliana, S.Pd.I, M. Pd dan Dr. Ahmad Sopyan. S, PD, I. MSi.
Dalam sambutannya, Herman Yahya sempat mengatakan bahwa bagi yang tidak paham, mereka menganggap panwascam ini adalah musuh pemerintah, padahal sebenarnya tidak, malahan kalau tidak ada pengawasan tidak akan selesai pemilihan ini oleh penyelenggara itu sendiri, bila tidak ada yang mengawasi baik itu tahapan tahapan ataupun prosesnya, katanya.
Sementara itu, Sekcam Indah Ristianti mewakili Camat Rantau Panjang mengimbau agar para ASN,TNI-Polri,Lurah/Kades untuk benar-benar menjaga netralitas dalam pilkada ini, harus bersikap netral tidak memihak atau mendukung salah satu paslon baik itu di luar maupun di dalam medsos, ujarnya.
Annahril yang dibincangi usai acara mengatakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan ini berjalan lancar ada beberapa hal yang kita tekankan.
“Pertama itu sikap penyelenggara harus on the track pada tugas,fungsi dan kewenangannya. Kemudian harus bertindak netral,berintegritas dan menjamin hak pilih masyarakat”,katanya.
Masih kata Annahril, terkhusus pada Pemda untuk dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan dan menjamin ketersediaan anggaran, memberikan fasilitas bagi penyelenggara dan masyarakat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Bagi TNI-Polri, Satpolpp dan SatLinmas untuk dapat memberikan dukungan pengamanan, dukungan pengawalan pribadi bagi komisioner dan bagi masyarakat diharapkan bahwa selaku pemilih agar dapat menjadi aktor utama demi terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang, mendorong terciptanya suasana pilkada yang kondusif,aman tertib dan lancar, ucapnya.
Masyarakat harus datang ke TPS karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah bukan karena iming-iming uang atau hadiah. Harapan kita terhadap paslon itu mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme pemilihan,mengikuti proses dengan baik,siap menang siap kalah,menjauhi politik uang, black campaign,hoax dan kecurangan lainnya.
“Dan bagi rekan pers diharapkan memberikan pemberitaan yang akurat,berimbang dan bukan hoax” tuturnya.
Senada dikatakan Eva Yuliana, agar ASN, TNI Polri untuk netral. Harapan saya sebagai pembicara dan penggiat pemilu, karena pilkada ini adalah sarana kedaulatan rakyat, ya mudah mudahan dengan memahami posisi masing-masing, pilkada ini akan berjalan sebagaimana mestinya.
“Dan para ASN berjalanlah sesuai aturan yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat jadi bersikaplah netral. Pergunakanlah hak pilihnya namun tidak menggunakan kebijakannya itu untuk memihak memenangkan satu paslon atau pun mengganggu pelaksanaan pilkada ini”, tutup dia. Demikian Kabar Laporan Ketua PPWIOI
